Rabu, 18 November 2026
Opini Kolumnis

Ekspor SDA Strategis Kini Dikuasai BUMN: Langkah Berani Menuju Kedaulatan Ekonomi atau Risiko Monopoli Baru?

Sentralisasi ekspor komoditas strategis memperkuat posisi tawar Pasal 33 UUD 1945, sekaligus menguji tata kelola GCG agar bebas monopoli.

Penulis: Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA (Pemimpin Umum & Penulis Utama — Akademisi & Praktisi Akuntansi)
Editor: Admin Utama MAMS INSIGHT
4 menit baca

Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis yang mulai berlaku sejak 1 Juni 2026. Regulasi ini menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan dalam beberapa tahun terakhir karena mengubah secara fundamental mekanisme ekspor sejumlah komoditas strategis Indonesia, yaitu batubara, kelapa sawit, dan ferro alloy.

Melalui aturan tersebut, pemerintah menetapkan bahwa ekspor komoditas sumber daya alam strategis hanya dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mendapatkan penugasan khusus sebagai BUMN Ekspor. BUMN tidak hanya bertindak sebagai eksportir, tetapi juga dapat menjadi perantara tunggal yang menentukan harga jual ekspor dan memperoleh margin usaha dalam batas kewajaran.

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola perdagangan internasional Indonesia yang selama ini memberikan ruang lebih luas kepada perusahaan swasta untuk melakukan ekspor secara langsung.

Semangat Pasal 33 UUD 1945

Dalam konsideran dan penjelasan umum PP tersebut, pemerintah menegaskan bahwa sumber daya alam merupakan kekayaan negara yang harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945. Negara dipandang perlu melakukan pengelolaan langsung terhadap komoditas strategis apabila memiliki kemampuan modal, teknologi, dan manajemen yang memadai.

Argumentasi yang dibangun pemerintah cukup jelas. Selama ini Indonesia merupakan salah satu eksportir terbesar dunia untuk batubara dan minyak sawit, namun nilai tambah dan manfaat ekonomi yang diterima negara dianggap belum optimal. Dengan sentralisasi ekspor melalui BUMN, pemerintah berharap dapat meningkatkan pengendalian harga, memperkuat posisi tawar Indonesia di pasar global, menjaga pasokan domestik, serta memastikan keuntungan yang lebih besar kembali kepada negara dan masyarakat.

Dampak Terhadap Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, kebijakan ini tentu membawa konsekuensi yang tidak ringan. Perusahaan yang sebelumnya melakukan ekspor secara mandiri harus menyesuaikan mekanisme bisnisnya melalui BUMN Ekspor.

Pemerintah memang memberikan ruang pengecualian bagi perusahaan yang memiliki kontrak atau perjanjian tertentu dengan pemerintah yang memuat aspek investasi, divestasi, serta pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Namun keputusan pengecualian tetap harus melalui rapat koordinasi pemerintah.

Artinya, ruang ekspor langsung oleh swasta menjadi semakin terbatas dan bergantung pada kebijakan pemerintah.

Di satu sisi, sentralisasi ini dapat meningkatkan koordinasi dan pengawasan. Namun di sisi lain, pelaku usaha mungkin menghadapi tambahan birokrasi, potensi keterlambatan transaksi, serta berkurangnya fleksibilitas dalam merespons dinamika pasar global yang bergerak sangat cepat.

Peluang Meningkatkan Posisi Tawar Indonesia

Jika dikelola secara profesional, kebijakan ini berpotensi meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar internasional.

Selama ini pembeli luar negeri sering berhadapan dengan banyak eksportir yang menjual produk serupa dengan harga berbeda. Akibatnya daya tawar Indonesia sebagai negara produsen menjadi kurang optimal. Dengan adanya eksportir tunggal atau perantara tunggal melalui BUMN, pemerintah dapat melakukan konsolidasi volume dan strategi harga sehingga posisi Indonesia dalam negosiasi global menjadi lebih kuat.

Model serupa sebenarnya pernah diterapkan oleh beberapa negara penghasil komoditas strategis yang menggunakan badan usaha negara sebagai instrumen pengendalian ekspor dan stabilisasi harga.

Risiko Monopoli dan Tata Kelola

Meskipun memiliki tujuan yang mulia, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada kualitas tata kelola.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa sentralisasi perdagangan komoditas strategis dapat menghasilkan manfaat besar apabila didukung transparansi, akuntabilitas, dan sistem pengawasan yang kuat. Sebaliknya, apabila pengawasan lemah, monopoli dapat menimbulkan inefisiensi, konflik kepentingan, hingga praktik rente ekonomi.

Oleh karena itu, tantangan terbesar bukan terletak pada kebijakan sentralisasinya, melainkan pada kemampuan pemerintah dan BUMN dalam menjalankan amanah tersebut secara profesional dan bebas dari intervensi yang merugikan kepentingan publik.

Opini Penulis

Menurut saya, PP Nomor 24 Tahun 2026 merupakan kebijakan yang sangat berani dan mencerminkan semangat kedaulatan ekonomi nasional. Negara berupaya mengambil peran yang lebih besar dalam mengelola komoditas strategis yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor Indonesia.

Namun keberhasilan kebijakan ini tidak boleh hanya diukur dari besarnya kontrol negara terhadap ekspor. Yang jauh lebih penting adalah apakah kebijakan tersebut mampu meningkatkan penerimaan negara, memperkuat devisa, menciptakan nilai tambah di dalam negeri, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saya berpandangan bahwa pemerintah harus memastikan BUMN Ekspor dikelola dengan prinsip good corporate governance, memiliki sistem pengawasan yang transparan, serta menerapkan mekanisme pelaporan yang dapat diaudit secara independen. Jangan sampai semangat mengembalikan kedaulatan ekonomi justru berubah menjadi konsentrasi kekuatan ekonomi yang menimbulkan inefisiensi baru.

Apabila tata kelola dijalankan dengan baik, kebijakan ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam sejarah pengelolaan sumber daya alam Indonesia. Namun apabila pengawasan lemah, risiko monopoli dan penurunan daya saing ekspor dapat menjadi konsekuensi yang harus dihadapi.

Pada akhirnya, publik akan menilai bukan dari seberapa besar negara menguasai ekspor, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar dirasakan rakyat dari kekayaan alam yang dimiliki bangsa ini.

Sumber Regulasi: Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis.

Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA

Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.

Berita Terkait Lainnya