Rabu, 18 November 2026
Tata Kelola & Identitas Media

Pedoman Pemberitaan Media Siber

Mengacu pada Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/III/2012

Terakhir diperbarui: 15 Nov 2026, 10.49 WIB

Kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.

1. Ruang Lingkup

Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.

2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita

Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Pengecualian verifikasi hanya berlaku bila berita mengandung kepentingan publik mendesak dengan tetap mencantumkan sumber jelas dan segera melakukan verifikasi lanjutan.

3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)

MAMS INSIGHT wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, serta memiliki mekanisme koreksi/penghapusan paling lambat 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers. Setiap ralat wajib ditautkan pada berita asli dengan keterangan waktu ralat secara transparan.

5. Pencabutan Berita

Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban, atau pertimbangan khusus Dewan Pers.

6. Iklan

Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan. Setiap artikel berbayar atau advertorial wajib diberi label jelas seperti Advertorial atau Konten Bersponsor.

7. Sengketa

Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.