Integrasi Bukti Potong Pajak Marketplace ke Coretax: Langkah Besar Menuju Administrasi Pajak Digital
Skema data prepopulated PPh Pasal 22 mempermudah pelaporan SPT pedagang e-commerce sekaligus memperkuat pengawasan fiskal.
Liputan kebijakan pemerintah pusat & daerah, kementerian, birokrasi, dan layanan publik.
Lewat Pengumuman PENG-37/PJ.09/2026, DJP menjamin hak pengembalian PPN dan PPnBM wisatawan asing akibat downtime Coretax 5–8 Juni 2026 tetap diproses melalui mekanisme transfer hingga 8 Juli 2026.

DJP mengadopsi Tax Control Framework (TCF) dan Cooperative Compliance berbasis standar OECD untuk menggeser hubungan otoritas pajak dan wajib pajak menuju transparansi manajemen risiko.
Kementerian Keuangan mereformasi perhitungan tunjangan kinerja pegawai DJP melalui perubahan atas PMK 211/PMK.03/2017, memperkuat bobot capaian penerimaan pajak sekaligus penilaian kinerja individu.