Rabu, 18 November 2026

1 Agustus 2026: Babak Baru Pemungutan Pajak Pedagang Online melalui Marketplace

Implementasi PMK Nomor 37 Tahun 2025 menunjuk empat marketplace sebagai pemungut pajak sekaligus menjaga perlindungan omzet UMKM.

Penulis: Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA (Pemimpin Umum & Penulis Utama — Akademisi & Praktisi Akuntansi)
Editor: Admin Utama MAMS INSIGHT
4 menit baca

Mulai 1 Agustus 2026, pemerintah resmi menerapkan mekanisme baru pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online yang berjualan melalui marketplace. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah penting dalam reformasi perpajakan sektor ekonomi digital, di mana marketplace tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyedia platform perdagangan, tetapi juga berperan sebagai pemungut pajak atas transaksi yang dilakukan para penjual.

Pemberlakuan kebijakan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak Lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak Lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri melalui Sistem Elektronik. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menunjuk marketplace sebagai mitra pemerintah dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 22.

Empat Marketplace Resmi Ditunjuk

Menjelang implementasi kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Pajak telah menunjuk Blibli, Lazada, Shopee, dan Tokopedia sebagai marketplace yang akan melaksanakan pemungutan PPh Pasal 22. Penunjukan dilakukan pada 1 Juli 2026, sehingga terdapat masa transisi selama satu bulan sebelum kebijakan diberlakukan secara penuh pada 1 Agustus 2026.

Masa transisi tersebut dimanfaatkan oleh marketplace untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian aplikasi, penyempurnaan proses bisnis, serta sosialisasi kepada jutaan pedagang yang bertransaksi di platform masing-masing.

Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA), Budi Primawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini kesiapan sistem marketplace diperkirakan baru mencapai sekitar 50 persen. Menurutnya, masih terdapat sejumlah penyesuaian teknis yang harus diselaraskan bersama Direktorat Jenderal Pajak agar implementasi dapat berjalan optimal.

"Kami memanfaatkan waktu satu bulan ini untuk melakukan penyesuaian sistem, pengujian, penyempurnaan proses bisnis, sekaligus memberikan edukasi kepada para seller," ujarnya.

Apa yang Berubah?

Perubahan terbesar dari kebijakan ini adalah mekanisme pemungutan pajaknya. Jika sebelumnya pedagang menghitung dan menyetorkan sendiri kewajiban pajaknya, kini marketplace yang ditunjuk pemerintah akan melakukan pemungutan PPh Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto, tidak termasuk PPN dan PPnBM. Pajak tersebut kemudian disetorkan dan dilaporkan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Dengan mekanisme ini, pemerintah berharap kepatuhan perpajakan meningkat karena proses administrasi dilakukan secara otomatis melalui sistem marketplace.

UMKM Tetap Mendapat Perlindungan

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk membebani pelaku usaha mikro. Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki omzet hingga Rp500 juta per tahun tetap tidak dikenai pemungutan PPh Pasal 22, sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan kepada marketplace. Ketentuan ini merupakan bentuk perlindungan bagi UMKM agar tetap memiliki ruang untuk berkembang tanpa tambahan beban pajak pada tahap awal usaha.

Apakah Harga Barang Akan Naik?

Salah satu pertanyaan yang banyak muncul adalah apakah kebijakan ini akan menyebabkan kenaikan harga barang di marketplace.

Menurut idEA, kekhawatiran tersebut masih terlalu dini untuk disimpulkan. Saat ini fokus utama marketplace adalah memastikan implementasi sistem berjalan dengan baik. Dampak terhadap harga maupun perilaku penjual diperkirakan baru dapat dievaluasi setelah kebijakan berjalan selama beberapa bulan.

Dukungan APINDO

Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyambut positif implementasi kebijakan ini. APINDO menilai mekanisme pemungutan melalui marketplace akan menciptakan persaingan usaha yang lebih adil (level playing field) antara pelaku usaha digital dan konvensional.

Selain itu, kebijakan ini dinilai dapat mengurangi beban administrasi perpajakan bagi pedagang karena proses pemungutan dilakukan secara otomatis oleh marketplace. Namun, APINDO mengingatkan pentingnya menjaga keamanan data transaksi, memastikan stabilitas sistem digital, serta memperkuat sosialisasi agar implementasi tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku usaha.

Tantangan Implementasi

Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesiapan seluruh pihak. Marketplace harus memastikan sistem mampu memproses jutaan transaksi secara akurat, sementara pelaku usaha perlu melengkapi data perpajakan seperti NPWP atau NIK dan memahami mekanisme baru yang berlaku.

Di sisi lain, pemerintah perlu memastikan keamanan data, stabilitas sistem teknologi informasi, serta memberikan pendampingan yang memadai kepada pelaku UMKM selama masa implementasi.

Penutup

Pemberlakuan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace mulai 1 Agustus 2026 menjadi tonggak penting dalam modernisasi sistem perpajakan Indonesia. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menyesuaikan administrasi perpajakan dengan perkembangan ekonomi digital tanpa mengabaikan perlindungan terhadap UMKM.

Apabila implementasi berjalan sesuai rencana, mekanisme baru ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pajak, memperluas basis penerimaan negara, sekaligus menciptakan ekosistem perdagangan digital yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan.

Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA

Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.

Berita Terkait Lainnya