Rabu, 18 November 2026
Opini Kolumnis

Skandal MBG dan Pelajaran Besar bagi Tata Kelola Akuntansi Manajemen Negara

Evaluasi atas lemahnya cost control, responsibility accounting, konflik kepentingan vendor, dan anggaran berbasis serapan bukan outcome.

Penulis: Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA (Pemimpin Umum & Penulis Utama — Akademisi & Praktisi Akuntansi)
Editor: Admin Utama MAMS INSIGHT
4 menit baca

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir sebagai salah satu program unggulan pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat Indonesia. Dengan anggaran yang mencapai Rp85,7 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi sekitar Rp286 triliun pada tahun 2026, program ini menjadi salah satu proyek sosial terbesar yang pernah dikelola negara. Namun harapan besar tersebut kini tercoreng setelah Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG. (detiknews)

Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum. Dari perspektif akuntansi manajemen, kasus tersebut menunjukkan adanya kegagalan sistem pengendalian internal, lemahnya tata kelola, serta tidak berjalannya mekanisme akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara.

Korupsi Terjadi Karena Sistem Gagal Bekerja

Berdasarkan informasi yang disampaikan Kejaksaan Agung, dugaan penyimpangan tidak hanya berupa mark-up pengadaan barang, tetapi juga melibatkan afiliasi yayasan mitra SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) dengan pejabat BGN, intervensi proses verifikasi, hingga pengadaan barang yang tidak relevan dengan tujuan program MBG. (detiknews)

Di antaranya terdapat dugaan pengadaan 21.801 unit motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, puluhan ribu tablet, puluhan ribu pasang sepatu, dan ribuan televisi berukuran besar yang dinilai tidak mendukung operasional utama program pemenuhan gizi. (InvestorTrust)

Pertanyaan yang muncul adalah: bagaimana pengadaan dengan nilai fantastis tersebut bisa lolos dari proses perencanaan, penganggaran, verifikasi, hingga pencairan dana?

Jawabannya terletak pada lemahnya sistem tata kelola akuntansi manajemen.

Kegagalan Cost Control

Dalam konsep akuntansi manajemen modern, setiap pengeluaran harus memiliki hubungan langsung dengan tujuan organisasi.

Program MBG memiliki tujuan utama memberikan makanan bergizi kepada penerima manfaat. Oleh karena itu, komponen biaya terbesar seharusnya berada pada:

  • Bahan pangan.
  • Operasional dapur.
  • Distribusi makanan.
  • Pengawasan kualitas gizi.
  • Monitoring penerima manfaat.

Ketika anggaran justru digunakan untuk pengadaan barang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan output program, maka fungsi cost control telah gagal berjalan.

Dalam dunia korporasi, pengeluaran seperti itu akan langsung dipertanyakan karena tidak memberikan nilai tambah terhadap produk utama perusahaan. Namun dalam sektor publik, lemahnya pengawasan sering kali membuat pemborosan berubah menjadi dugaan korupsi.

Responsibility Accounting Tidak Berjalan

Kasus MBG juga menunjukkan lemahnya penerapan responsibility accounting atau akuntansi pertanggungjawaban.

Dalam sistem yang sehat, setiap pengeluaran harus memiliki:

  • Penanggung jawab.
  • Dasar kebutuhan.
  • Analisis manfaat.
  • Evaluasi hasil.

Jika sebuah pengadaan bernilai ratusan miliar hingga triliunan rupiah dapat dilakukan tanpa mampu menjelaskan manfaatnya terhadap program gizi nasional, maka sesungguhnya sistem pertanggungjawaban telah runtuh jauh sebelum aparat penegak hukum masuk melakukan penyidikan.

Korupsi bukan terjadi saat uang dicairkan, tetapi ketika pengendalian internal gagal menghentikan keputusan yang tidak rasional.

Konflik Kepentingan: Musuh Utama Tata Kelola

Salah satu temuan yang paling mengkhawatirkan dalam kasus ini adalah dugaan adanya yayasan mitra yang terafiliasi dengan pejabat BGN dan memperoleh insentif dalam jumlah sangat besar setiap hari. (detiknews)

Dalam tata kelola organisasi, kondisi tersebut dikenal sebagai conflict of interest atau konflik kepentingan.

Konflik kepentingan merupakan akar dari berbagai kasus korupsi karena pengambil keputusan tidak lagi bertindak untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya.

Akuntansi manajemen yang baik seharusnya mampu mendeteksi kondisi ini sejak awal melalui:

  • Sistem deklarasi afiliasi.
  • Audit independen.
  • Analisis vendor dan mitra.
  • Monitoring transaksi pihak berelasi.

Jika mekanisme tersebut berjalan, potensi penyimpangan dapat dicegah sebelum menimbulkan kerugian negara.

Fokus pada Penyerapan Anggaran, Bukan Manfaat

Salah satu penyakit birokrasi yang sering terjadi adalah keberhasilan program diukur berdasarkan besarnya anggaran yang terserap.

Padahal dalam konsep performance-based budgeting, yang harus diukur adalah manfaat yang diterima masyarakat.

Keberhasilan MBG seharusnya tidak diukur dari berapa triliun rupiah yang dibelanjakan, tetapi dari:

  • Jumlah anak yang menerima makanan bergizi.
  • Penurunan angka stunting.
  • Peningkatan kualitas kesehatan.
  • Efisiensi biaya per porsi.
  • Ketepatan sasaran penerima manfaat.

Ketika fokus organisasi bergeser dari manfaat menjadi belanja anggaran, maka ruang korupsi akan semakin terbuka.

Pelajaran bagi Seluruh Instansi Pemerintah

Kasus yang menjerat Dadan Hindayana dan jajaran BGN harus menjadi pelajaran bagi seluruh lembaga pemerintah bahwa tata kelola tidak boleh hanya berhenti pada penyusunan laporan keuangan.

Laporan keuangan yang baik belum tentu menunjukkan tata kelola yang baik.

Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Akuntansi manajemen harus ditempatkan sebagai alat pengawasan strategis, bukan sekadar alat pencatatan administratif.

Penutup

Kasus dugaan korupsi MBG menunjukkan bahwa besarnya anggaran tanpa tata kelola yang kuat justru menciptakan risiko yang besar. Dugaan mark-up pengadaan, konflik kepentingan melalui yayasan terafiliasi, serta pengadaan barang yang tidak mendukung tujuan utama program menjadi bukti bahwa persoalan utama bukan hanya pada individu, melainkan pada sistem pengendalian yang gagal bekerja. (detiknews)

Ke depan, pemerintah perlu memperkuat akuntansi manajemen sektor publik melalui pengawasan berbasis kinerja, digitalisasi proses pengadaan, audit real time, serta penerapan responsibility accounting yang ketat.

Karena pada akhirnya, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis bukan diukur dari besarnya dana yang dikeluarkan negara, melainkan dari seberapa besar manfaat yang benar-benar sampai ke meja makan rakyat Indonesia.

Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA

Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.

Berita Terkait Lainnya