PP 20 Tahun 2026 Tutup Celah Pajak Perseroan Perorangan, Konsultan dan Influencer Tak Lagi Bisa Berlindung di Tarif Final 0,5%
Konsultan, pengacara, dokter, hingga influencer tidak lagi boleh memanfaatkan tarif UMKM lewat badan usaha atau pemecahan omzet.

Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang mengubah sejumlah ketentuan dalam PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pajak Penghasilan. Salah satu perubahan yang paling menarik perhatian adalah diperketatnya akses terhadap fasilitas Pajak Penghasilan Final 0,5 persen bagi wajib pajak dengan omzet tertentu.
Dalam aturan baru tersebut, pemerintah secara tegas membatasi penggunaan tarif final 0,5 persen bagi profesi tertentu yang selama ini kerap menggunakan badan usaha berbentuk perseroan perorangan. Langkah ini dilakukan untuk mencegah praktik penghindaran pajak yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian fasilitas perpajakan bagi usaha kecil.
Daftar Profesi Pekerjaan Bebas yang Dikecualikan
PP 20 Tahun 2026 secara eksplisit menyebut berbagai profesi yang tergolong pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, dokter, konsultan, notaris, penilai, aktuaris, agen asuransi, hingga pembuat konten digital seperti influencer, selebgram, blogger, vlogger, dan profesi sejenis lainnya. Penghasilan dari pekerjaan bebas tersebut tidak termasuk dalam skema Pajak Penghasilan Final 0,5 persen.
Yang menarik, pemerintah juga menutup kemungkinan penggunaan perseroan perorangan sebagai sarana untuk tetap menikmati fasilitas tersebut apabila usaha yang dijalankan sebenarnya merupakan pekerjaan bebas yang sama dengan keahlian pemiliknya. Sebagai contoh, seorang konsultan pajak yang mendirikan perseroan perorangan untuk menjual jasa konsultasi pajak tidak dapat menggunakan fasilitas tarif final tersebut.
Penggabungan Omzet dan Larangan Biaya Suap secara Fiskal
Selain itu, pemerintah memperkenalkan konsep penggabungan omzet. Apabila seorang wajib pajak orang pribadi memiliki beberapa perseroan perorangan, maka seluruh omzet usaha tersebut akan dihitung secara bersama-sama untuk menentukan apakah masih memenuhi batas omzet Rp4,8 miliar per tahun atau tidak. Ketika total omzet gabungan melampaui batas tersebut, seluruh entitas terkait tidak lagi berhak menggunakan tarif final 0,5 persen pada tahun pajak berikutnya.
Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat bentuk badan usaha, tetapi juga memperhatikan substansi kegiatan usaha dan hubungan kepemilikan di belakangnya. Dengan kata lain, strategi pemecahan usaha ke dalam beberapa perseroan perorangan untuk mempertahankan fasilitas pajak kini semakin sulit dilakukan.
Tidak hanya itu, PP 20 Tahun 2026 juga memasukkan ketentuan baru yang menyatakan bahwa biaya berupa suap, gratifikasi, atau pemberian lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan suap, termasuk kepada pejabat publik asing, tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak. Kebijakan ini sejalan dengan upaya Indonesia memperkuat tata kelola perpajakan dan mendukung standar internasional OECD.
Perlindungan Tarif Final 0,5% untuk Pelaku UMKM Riil
Bagi pelaku UMKM yang benar-benar menjalankan usaha riil dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar, fasilitas tarif final 0,5 persen tetap tersedia. Namun bagi profesi profesional dan pihak yang selama ini memanfaatkan celah struktur usaha untuk memperoleh tarif pajak lebih rendah, PP 20 Tahun 2026 menjadi sinyal bahwa pemerintah mulai memperketat pengawasan dan menegakkan prinsip keadilan perpajakan.
Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA
Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.

