Kebijakan Hijau Indonesia 2026: Membangun Ekonomi Berkelanjutan melalui Green Finance dan Net Zero Emission
Peta jalan pembiayaan iklim, insentif pajak energi bersih, dan skenario Net Zero Emission Indonesia 2060.

Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai salah satu negara yang berkomitmen terhadap pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau. Di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat inflasi, ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi, hingga perubahan iklim, pemerintah Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan guna menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal tersebut tercermin dalam Presentation Book Investor Relation Unit Republic of Indonesia yang mengangkat tema "Strong and Resilient: Synergy of Higher and More Sustainable Growth."
Tantangan Global dan Komitmen Indonesia
Perubahan iklim telah menjadi salah satu tantangan terbesar dunia. Selain menghadapi risiko ekonomi tradisional seperti inflasi dan konflik geopolitik, dunia juga dihadapkan pada meningkatnya ancaman bencana alam, transisi energi, serta kebutuhan investasi hijau dalam jumlah yang sangat besar.
Indonesia memandang bahwa pertumbuhan ekonomi tidak lagi dapat dipisahkan dari aspek keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen membangun sistem keuangan yang mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan pembiayaan hijau, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan dalam agenda perubahan iklim.
Target Penurunan Emisi dan Net Zero Emission
Sebagai bagian dari implementasi Paris Agreement, Indonesia menetapkan target penurunan emisi sebesar:
- 31,89% dengan kemampuan pembiayaan domestik.
- 43,20% apabila memperoleh dukungan internasional.
Target tersebut difokuskan pada lima sektor utama, yaitu:
- Kehutanan (FOLU)
- Energi dan Transportasi
- Limbah
- Pertanian
- Industrial Process and Product Use (IPPU)
Selain itu, Indonesia menargetkan tercapainya Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat, dengan proyeksi puncak emisi terjadi pada tahun 2030 melalui implementasi strategi pembangunan rendah karbon (Low Carbon Development).
Low Carbon Development sebagai Strategi Pertumbuhan
Pemerintah mengembangkan tiga skenario pembangunan emisi:
- Current Policy Scenario (CPOS), yaitu skenario apabila kebijakan berjalan seperti saat ini.
- Low Carbon Compatible with Paris Agreement (LCCP-L), yang mengutamakan pengurangan emisi dengan pertumbuhan ekonomi moderat.
- Low Carbon Compatible High Growth (LCCP-H), yang mengombinasikan pertumbuhan ekonomi tinggi dengan pengendalian emisi.
Dalam skenario LCCP-H, Indonesia diproyeksikan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi sekitar 7% pada tahun 2030 dan meningkat menjadi 8,3% pada tahun 2045, sekaligus menjaga tren penurunan emisi gas rumah kaca. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan tidak lagi dipandang sebagai dua tujuan yang saling bertentangan.
Tantangan Pembiayaan Perubahan Iklim
Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi kebijakan hijau adalah kebutuhan pendanaan yang sangat besar.
Pemerintah memperkirakan bahwa:
- kebutuhan pembiayaan mitigasi perubahan iklim hingga tahun 2030 mencapai sekitar USD 281,23 miliar atau sekitar Rp4.002 triliun;
- kebutuhan investasi untuk Second Nationally Determined Contribution (2031–2035) diperkirakan mencapai USD 472,6 miliar.
Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung sektor energi, kehutanan, pertanian, limbah, dan industri guna mencapai target penurunan emisi nasional.
Strategi Pembiayaan Hijau Indonesia
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai sumber pembiayaan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Sumber pendanaan domestik meliputi:
- APBN,
- Green Sukuk,
- SDGs Bond,
- Blue Bond,
- Carbon Trading,
- investasi sektor swasta,
- pasar modal,
- jasa keuangan,
- filantropi,
- Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF),
- Indonesia Environment Fund (BPDLH).
Sementara itu, pembiayaan internasional berasal dari berbagai lembaga bilateral maupun multilateral seperti Green Climate Fund, Global Environment Facility, Adaptation Fund, MDBs, dan IFIs.
Kebijakan Fiskal Mendukung Ekonomi Hijau
Pemerintah juga menggunakan instrumen fiskal sebagai pendorong utama transisi menuju ekonomi hijau.
Berbagai kebijakan tersebut antara lain:
- insentif pajak bagi investasi energi terbarukan dan kendaraan listrik;
- pembebasan bea masuk atas mesin energi bersih;
- pengembangan Green Bond dan Green Sukuk;
- penerapan Ecological Fiscal Transfer;
- penguatan Disaster Risk Financing;
- persiapan implementasi pajak karbon.
Pendekatan ini bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sekaligus mempercepat transformasi menuju ekonomi rendah karbon.
Insentif Investasi Hijau
Selain kebijakan fiskal, pemerintah menyediakan berbagai fasilitas perpajakan bagi pelaku usaha yang berinvestasi di sektor hijau, di antaranya:
- Tax Holiday hingga 20 tahun.
- Tax Allowance.
- Super Deduction Tax untuk kegiatan vokasi dan penelitian.
- Fasilitas Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- Pembebasan PPN atas sektor tertentu.
- Pembebasan Bea Masuk.
- PPnBM 0% untuk kendaraan listrik.
- Subsidi pembelian sepeda motor listrik.
- Insentif pajak daerah bagi kendaraan listrik.
Insentif tersebut diharapkan mampu meningkatkan investasi pada sektor energi terbarukan, kendaraan listrik, manufaktur baterai, serta industri pendukung transisi energi.
Penguatan Sustainable Finance
Indonesia juga memperkuat kerangka regulasi Sustainable Finance melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Regulasi tersebut mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk:
- mengintegrasikan aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam kegiatan usaha;
- mengembangkan produk pembiayaan berkelanjutan;
- meningkatkan kapasitas SDM terkait keuangan berkelanjutan;
- menerbitkan Sustainability Report sebagai bentuk akuntabilitas.
Implementasi kebijakan ini dilakukan melalui koordinasi antara Kementerian Keuangan, OJK, dan Bank Indonesia sehingga tercipta ekosistem pembiayaan hijau yang lebih terintegrasi.
Penutup
Transformasi menuju ekonomi hijau bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi pembangunan nasional yang bertujuan menjaga daya saing Indonesia dalam jangka panjang. Melalui target Net Zero Emission 2060, penguatan Sustainable Finance, pengembangan Green Sukuk, Carbon Trading, serta berbagai insentif fiskal, Indonesia menunjukkan komitmen untuk membangun ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Namun demikian, keberhasilan agenda tersebut sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga keuangan, investor, serta masyarakat. Dengan dukungan pembiayaan yang memadai dan implementasi kebijakan yang konsisten, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu pemimpin ekonomi hijau di kawasan Asia sekaligus mencapai visi sebagai negara maju pada tahun 2045.
Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA
Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.
Berita Terkait Lainnya
1 Agustus 2026: Babak Baru Pemungutan Pajak Pedagang Online melalui Marketplace
03 Jul 2026, 12.00 WIB

IHSG Menguat Tipis di Tengah Tekanan Asing, Kapitalisasi Pasar Tembus Rp10.788 Triliun
20 Jun 2026, 12.00 WIB

Pajak Marketplace 0,5% Mulai Juli 2026? Ini yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM dan Seller Online
20 Jun 2026, 12.00 WIB

IHSG Jadi Salah Satu Bursa Terburuk di Dunia 2026, Saham Syariah Tunjukkan Daya Tahan
13 Jun 2026, 12.00 WIB
