DJP Jamin Hak Wisatawan Asing Tetap Terlindungi Meski Coretax Sempat Gangguan
PENG-37/PJ.09/2026 memastikan pengembalian PPN dan PPnBM wisatawan asing diproses lewat transfer selama masa pemeliharaan Coretax.
Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memastikan layanan pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) bagi wisatawan mancanegara tetap dapat dilakukan meskipun sistem Coretax DJP mengalami waktu henti (downtime) selama periode 5 hingga 8 Juni 2026.
Kebijakan tersebut ditegaskan melalui Pengumuman Nomor PENG-37/PJ.09/2026 yang diterbitkan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, sebagai tindak lanjut atas pemeliharaan sistem Coretax DJP yang sebelumnya diumumkan melalui PENG-35/PJ.09/2026.
Dalam pengumuman tersebut dijelaskan bahwa pemeliharaan sistem menyebabkan Coretax DJP tidak dapat diakses mulai Jumat, 5 Juni 2026 pukul 18.00 WIB hingga Senin, 8 Juni 2026 pukul 05.59 WIB. Akibatnya, Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak dapat menerbitkan faktur pajak dan permohonan pengembalian PPN serta PPnBM melalui aplikasi VAT Refund for Tourists tidak dapat diproses secara normal.
Padahal, faktur pajak merupakan salah satu dokumen utama yang wajib ditunjukkan oleh wisatawan asing saat mengajukan pengembalian pajak atas barang yang dibeli di Indonesia.
Untuk mengantisipasi dampak tersebut, DJP menetapkan kebijakan khusus agar wisatawan asing tetap memperoleh hak pengembalian pajak meskipun pada saat pengajuan belum dapat menunjukkan faktur pajak akibat gangguan sistem.
“Dalam rangka tetap memberikan pelayanan pengembalian PPN dan PPnBM kepada Turis Asing yang pada saat permohonannya belum dapat menunjukkan faktur pajak atas pembelian Barang Kena Pajak pada tanggal 5, 6, 7, dan/atau 8 Juni 2026, pengembalian dilakukan secara transfer sepanjang faktur pajak telah diterbitkan oleh PKP toko retail,” demikian dijelaskan dalam pengumuman tersebut.
DJP menegaskan bahwa PKP toko retail tetap diperbolehkan menerbitkan faktur pajak setelah sistem Coretax kembali beroperasi. Faktur tersebut dapat dibuat sesuai tanggal penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan yang berlaku.
Kebijakan ini berlaku bagi seluruh permohonan pengembalian PPN dan PPnBM yang diajukan wisatawan asing sejak 5 Juni 2026 hingga 8 Juli 2026.
Menjaga Kepercayaan Wisatawan Asing
Pengembalian PPN dan PPnBM kepada wisatawan asing merupakan salah satu fasilitas yang diberikan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai destinasi belanja internasional.
Berdasarkan Pasal 271 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, pengembalian pajak dilakukan secara tunai apabila nilai PPN yang diminta kembali tidak melebihi Rp5 juta. Sementara untuk nilai di atas Rp5 juta, pengembalian dilakukan melalui transfer ke rekening wisatawan asing melalui Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
Namun khusus untuk permohonan yang terdampak gangguan Coretax, seluruh pengembalian akan diproses melalui mekanisme transfer meskipun nilai pengembaliannya berada di bawah Rp5 juta.
DJP juga mengingatkan bahwa seluruh biaya transfer yang timbul menjadi tanggungan wisatawan asing dan akan mengurangi nilai pengembalian yang diterima. Apabila biaya transfer lebih besar dibandingkan nilai PPN dan PPnBM yang seharusnya dikembalikan, maka pengembalian pajak tidak dapat dilakukan.
Komitmen Pelayanan di Tengah Transformasi Digital
Kebijakan ini menunjukkan komitmen DJP dalam menjaga kualitas pelayanan publik di tengah proses transformasi digital perpajakan melalui implementasi Coretax.
Meskipun sistem mengalami pemeliharaan dan tidak dapat diakses selama beberapa hari, DJP berupaya memastikan hak wajib pajak dan wisatawan asing tetap terlindungi melalui mekanisme layanan alternatif yang telah disiapkan.
Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat internasional terhadap sistem administrasi perpajakan Indonesia sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perdagangan ritel yang memanfaatkan fasilitas pengembalian pajak bagi wisatawan mancanegara.
Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA
Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.
Berita Terkait Lainnya
Integrasi Bukti Potong Pajak Marketplace ke Coretax: Langkah Besar Menuju Administrasi Pajak Digital
03 Jul 2026, 12.00 WIB

Dari “Takut Diperiksa” Menuju “Mitra Kepatuhan”: Wajah Baru Tata Kelola Pajak Indonesia
07 Jun 2026, 12.00 WIB
Reformasi Tunjangan Kinerja DJP 2026: Mendorong Kinerja Nyata atau Sekadar Mengejar Target Pajak?
06 Jun 2026, 12.00 WIB
