Rabu, 18 November 2026
Analisis Mendalam

Integrasi Bukti Potong Pajak Marketplace ke Coretax: Langkah Besar Menuju Administrasi Pajak Digital

Skema data prepopulated PPh Pasal 22 mempermudah pelaporan SPT pedagang e-commerce sekaligus memperkuat pengawasan fiskal.

Penulis: Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA (Pemimpin Umum & Penulis Utama — Akademisi & Praktisi Akuntansi)
Editor: Admin Utama MAMS INSIGHT
3 menit baca

Transformasi digital perpajakan di Indonesia kembali memasuki babak baru. Menjelang implementasi pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 melalui marketplace pada 1 Agustus 2026, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memperkenalkan inovasi yang akan mempermudah administrasi perpajakan bagi jutaan pelaku usaha digital. Salah satu terobosan tersebut adalah integrasi otomatis bukti potong pajak marketplace ke akun Coretax wajib pajak.

Mekanisme Prepopulated Bukti Pungut di Coretax

Melalui mekanisme ini, setiap bukti pungut yang diterbitkan oleh marketplace akan langsung masuk ke akun Coretax milik pedagang online tanpa perlu diunggah atau diinput secara manual. Sistem tersebut juga secara otomatis merekam seluruh data transaksi ke dalam basis data Direktorat Jenderal Pajak. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi administrasi perpajakan yang semakin mengedepankan digitalisasi dan pemanfaatan data secara real time.

Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP, Hantriono Joko Susilo, menjelaskan bahwa infrastruktur dan aplikasi di lingkungan DJP telah siap mendukung implementasi kebijakan tersebut. Bahkan, akses integrasi sistem melalui API dan development gate telah disampaikan kepada marketplace sejak Agustus 2025. Menjelang implementasi, DJP juga telah melakukan pengujian sistem bersama marketplace yang ditunjuk untuk memastikan proses berjalan secara optimal.

Kemudahan Wajib Pajak dan Penguatan Pengawasan DJP

Bagi wajib pajak, integrasi ini memberikan kemudahan yang signifikan. Bukti pemungutan pajak akan tersedia secara otomatis atau prepopulated di akun Coretax sehingga pedagang tidak lagi harus melakukan input data secara manual ketika memenuhi kewajiban perpajakannya. Digitalisasi ini diharapkan mampu mengurangi kesalahan administrasi sekaligus meningkatkan efisiensi proses pelaporan pajak.

Di sisi lain, sistem ini juga memperkuat fungsi pengawasan Direktorat Jenderal Pajak. Seluruh data transaksi yang terjadi di marketplace akan terekam secara otomatis sehingga otoritas pajak dapat memperoleh informasi omzet wajib pajak secara lebih akurat. Data tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan cross-check terhadap surat pernyataan omzet yang disampaikan oleh pedagang, termasuk dalam pemberian fasilitas perpajakan bagi pelaku UMKM.

Tantangan Transisi dan Literasi Pajak Pelaku E-Commerce

Meskipun demikian, implementasi kebijakan ini masih memerlukan proses penyesuaian. Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menyampaikan bahwa marketplace memanfaatkan masa transisi selama satu bulan sebelum kebijakan berlaku efektif pada 1 Agustus 2026 untuk menyempurnakan sistem, melakukan pengujian aplikasi, memperbaiki proses bisnis, serta memberikan edukasi kepada para penjual. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan pemerintah, tetapi juga kesiapan ekosistem digital secara keseluruhan.

Ke depan, tantangan utama bukan lagi sekadar membangun sistem digital, melainkan memastikan keamanan data, stabilitas infrastruktur teknologi, serta meningkatkan literasi perpajakan pelaku usaha digital. Kolaborasi antara Direktorat Jenderal Pajak, marketplace, dan masyarakat menjadi kunci agar transformasi perpajakan ini mampu memberikan manfaat yang optimal.

Integrasi bukti potong pajak ke dalam Coretax merupakan langkah strategis menuju administrasi perpajakan yang lebih modern, transparan, dan efisien. Apabila diimplementasikan secara konsisten, kebijakan ini tidak hanya akan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga memperkuat pengawasan berbasis data serta mendukung terciptanya ekosistem ekonomi digital Indonesia yang semakin akuntabel.

Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA

Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.

Berita Terkait Lainnya