Rabu, 18 November 2026
Opini Kolumnis

Reformasi Tunjangan Kinerja DJP 2026: Mendorong Kinerja Nyata atau Sekadar Mengejar Target Pajak?

Perubahan aturan PMK 211/PMK.03/2017 menempatkan pertumbuhan penerimaan sebagai faktor dominan perhitungan tunjangan kinerja pegawai pajak.

Penulis: Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA (Pemimpin Umum & Penulis Utama — Akademisi & Praktisi Akuntansi)
Editor: Admin Utama MAMS INSIGHT
4 menit baca

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan kembali melakukan perubahan kebijakan terkait tata cara penghitungan Tunjangan Kinerja (Tukin) pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Perubahan ini memperkuat keterkaitan antara besaran tunjangan yang diterima pegawai dengan capaian penerimaan pajak serta kinerja organisasi secara keseluruhan.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap tambahan remunerasi yang diterima pegawai pajak benar-benar sejalan dengan kontribusi terhadap pencapaian target penerimaan negara.

Di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat, penerimaan pajak menjadi tulang punggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, pemerintah berupaya menciptakan sistem insentif yang mampu mendorong produktivitas dan akuntabilitas pegawai pajak.

Kinerja Penerimaan Menjadi Faktor Dominan

Salah satu perubahan paling penting dalam regulasi ini adalah penegasan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak memiliki bobot sangat besar dalam penilaian kinerja organisasi.

Kinerja pertumbuhan penerimaan pajak diberikan bobot sebesar 50 persen dari parameter kinerja penerimaan pajak. Penilaiannya dilakukan dengan membandingkan realisasi penerimaan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dan kemudian dibandingkan dengan target pertumbuhan yang telah ditetapkan.

Semakin tinggi pencapaian terhadap target pertumbuhan penerimaan, semakin tinggi pula nilai yang diperoleh unit kerja.

Pendekatan ini menunjukkan perubahan paradigma dari sekadar menjalankan fungsi administrasi perpajakan menjadi organisasi yang berorientasi pada hasil (result oriented organization).

Kinerja Organisasi dan Individu Sama-Sama Menentukan

Dalam formula baru, tunjangan kinerja tidak hanya ditentukan oleh pencapaian individu, tetapi juga oleh pencapaian organisasi tempat pegawai bekerja.

Pemerintah menetapkan bahwa dasar perhitungan tunjangan kinerja terdiri dari 60 persen capaian kinerja organisasi dan 40 persen capaian kinerja pegawai.

Artinya, pegawai dengan kinerja pribadi yang sangat baik tetap akan terdampak apabila unit kerjanya gagal mencapai target organisasi. Sebaliknya, keberhasilan organisasi juga tidak otomatis menghasilkan tunjangan maksimal apabila kinerja individu rendah.

Konsep ini mendorong budaya kerja kolaboratif karena keberhasilan tidak lagi bersifat individual semata, melainkan merupakan hasil kerja tim dan organisasi secara keseluruhan.

Fokus pada Kinerja yang Terukur

Selain penerimaan pajak, pemerintah juga tetap mempertahankan unsur pendukung kinerja yang mencakup perspektif pelanggan (customer), proses internal (internal process), serta pembelajaran dan pengembangan organisasi (learning and growth). Komponen ini memiliki bobot sebesar 30 persen dari capaian kinerja organisasi.

Dengan demikian, DJP tidak hanya didorong untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak, efisiensi proses bisnis, serta pengembangan kompetensi pegawai.

Langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi pelayanan dan fungsi pengawasan perpajakan.

Implikasi bagi Pegawai Pajak

Bagi pegawai DJP, perubahan ini akan meningkatkan tekanan sekaligus peluang.

Tekanan muncul karena pencapaian target penerimaan kini menjadi faktor yang sangat menentukan besaran tunjangan yang diterima. Namun di sisi lain, pegawai yang mampu menunjukkan kinerja tinggi memiliki peluang memperoleh remunerasi yang lebih optimal.

Sistem baru juga mengatur mekanisme penilaian bagi pegawai yang dipindahkan, pegawai yang mendapatkan penugasan khusus, hingga pejabat setingkat eselon I. Bahkan Direktur Jenderal Pajak dan pejabat setingkat eselon I memiliki mekanisme penilaian tersendiri yang ditetapkan langsung oleh Menteri Keuangan.

Hal ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menciptakan sistem penilaian yang lebih komprehensif dan merata di seluruh tingkatan organisasi.

Opini Penulis

Menurut saya, perubahan sistem tunjangan kinerja DJP merupakan langkah yang positif dalam memperkuat budaya meritokrasi di sektor publik. Pegawai yang berkontribusi terhadap pencapaian target negara memang sudah semestinya memperoleh penghargaan yang sebanding.

Namun terdapat satu hal yang perlu menjadi perhatian serius. Fokus yang terlalu besar pada pertumbuhan penerimaan pajak berpotensi menciptakan tekanan berlebihan kepada aparat pajak untuk mengejar target kuantitatif semata.

Dalam perspektif akuntansi manajemen dan pengukuran kinerja, indikator keuangan memang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan organisasi. Kualitas pelayanan, kepatuhan sukarela wajib pajak, tingkat kepuasan masyarakat, serta kepercayaan publik terhadap institusi perpajakan juga harus menjadi indikator yang mendapatkan perhatian yang sama besar.

Jangan sampai sistem insentif yang dirancang untuk meningkatkan penerimaan negara justru memunculkan perilaku disfungsional, seperti orientasi jangka pendek, pemeriksaan yang terlalu agresif, atau kebijakan yang berpotensi menurunkan kepercayaan wajib pajak.

Menurut saya, keberhasilan DJP seharusnya tidak hanya diukur dari berapa triliun rupiah penerimaan yang berhasil dikumpulkan, tetapi juga dari seberapa besar tingkat kepatuhan sukarela masyarakat yang berhasil dibangun. Negara yang sistem perpajakannya sehat adalah negara yang mampu meningkatkan penerimaan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Apabila keseimbangan tersebut dapat dijaga, reformasi tunjangan kinerja ini berpotensi menjadi instrumen yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pajak sekaligus memperkuat fondasi penerimaan negara dalam jangka panjang.

Sumber Regulasi: Sumber: Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas PMK Nomor 211/PMK.03/2017 mengenai Tata Cara Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

Tentang Penulis — Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA

Dr. Muhammad Abdul Muis, M.Ak., RSA adalah akademisi, praktisi akuntansi manajemen dan perpajakan, peneliti ekonomi dan pasar modal Indonesia, serta Direktur MAMS International Corp.

Berita Terkait Lainnya